DPRD Makassar Dukung Pemerintah Kota Evaluasi Kinerja Semua Perusda
MAKASSAR, LIVENEWS-TV.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengevaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas (dewas) perusahaan daerah (perusda).
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Zulhajar, menyatakan bahwa langkah tegas yang diambil oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Tim Transisi untuk memeriksa kinerja perusda sudah tepat.
Menurut Zulhajar, evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewas perusda sangat penting, terutama terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang perlu ditingkatkan.
Ia mencontohkan PD Parkir, yang meski memiliki sekitar 2 juta kendaraan di Kota Makassar, hanya mampu menarik retribusi sebesar Rp21 miliar, dengan dividen dan laba sekitar Rp3 miliar yang masuk ke APBD.
“Potensi PAD Makassar masih sangat bisa ditingkatkan. Semua perusda harus melalui audit internal bersama Wali Kota untuk mengukur kinerja mereka. PAD Makassar harus dimaksimalkan,” ujarnya
Zulhajar memberi contoh lainnya, seperti PDAM, yang pada rapat pengawasan dengan DPRD Makassar baru-baru ini tercatat memiliki pendapatan sekitar Rp300 miliar, namun hanya sekitar Rp20 miliar yang dikelola untuk dividen dan laba yang masuk ke APBD.
Evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewas perusda, menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, bertujuan untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam meningkatkan PAD.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengukur kinerja layanan publik.
Misalnya, PDAM perlu memperhatikan seberapa banyak rumah di Makassar yang sudah teraliri air PDAM, mengingat masih banyak keluhan mengenai ketersediaan air bersih, terutama di daerah pesisir utara serta Kecamatan Biringkanayya dan Tamalanrea.
Zulhajar menyoroti pula kualitas layanan publik di beberapa perusda, seperti PD Pasar.
Ia berharap pasar-pasar di Makassar dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen atau warga yang berbelanja.
Selain itu, ia juga mencatat adanya keluhan terkait layanan petugas parkir di lapangan, yang terkadang dianggap intimidatif dalam menarik retribusi parkir.
Dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusda ini, diharapkan pelayanan publik semakin baik, dan PAD Kota Makassar bisa meningkat secara signifikan. (*)
