Opini Wakil Ketua Umum KADIN Andi Rahmat: Kebijakan Pembentukan Batalyon-batalyon Baru TNI
PEMERINTAHAN Prabowo berniat membangun ratusan batalyon baru TNI dimana akan segera direalisasikan berjumlah 100 batalyon teritorial.
Dari berbagai keterangan yang disampaikan Kementerian Pertahanan, 100 batalyon teritorial ini ditujukan membantu upaya pemerintah dalam mewujudkan program Ketahanan Pangan.
Banyak pihak mengkritisi upaya pemerintah ini. Dalam hal ini ada dua alasan utama yang mengemuka.
Alasan pertama berkaitan dengan fungsi utama TNI sebagai elemen perang.
Alasan kedua berkaitan dengan kekhawatiran menguatnya kembali militerisme dalam tata bernegara di Indonesia.
Kritisisme ini tentu saja memiliki basis argumentasi yang kuat. Sebagai elemen perang, TNI sudah seharusnya berfokus pada upaya memperkuat profesionalisme militernya. Bukannya malah menyibukkan diri dengan aktivitas yang bukan merupakan fungsi utamanya.
Demikian juga dengan kekhawatiran mengenai penguatan militerisme dalam kehidupan bernegara.
Pengalaman traumatis dari era Orde Baru yang militeristik masih segar dalam ingatan banyak orang.
Militer, seperti yang pernah disebutkan oleh Samuel Huntington, memiliki watak Praetorian.
Dalam pandangan ala Huntington ini, militer selalu menaruh kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan kalangan sipil.
Militer menganggap kalangan sipil seringkali tidak mampu mengatur dan mengorganisir dirinya sendiri dan karena itu, hanyalah militerlah yang bisa mewujudkan “ketertiban” yang tidak mampu diwujudkan oleh kalangan sipil.
Namun soal rencana pemerintah untuk membangun 100 Batalyon baru ini bukan tidak memiliki landasan argumentasi yang kuat.
Raison d’ etre pembentukan postur pertahanan dan ketahanan nasional kita juga menunjukkan besarnya kebutuhan nasional kita terhadap pembentukan batalyon-batalyon baru di tubuh TNI.
Terlepas dari kebutuhan pemerintah sendiri dalam mempercepat upayanya membangun ketahanan pangan nasional.
Ide membentuk 100 batalyon itu sebetulnya tidak benar-benar baru. Di masa Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan, ide ini sudah muncul.
